Menjelang pemilu 2024 Kapolres Malaka AKBP Rudy Junus Jacob Ledo, SH.,SIK, menegaskan bahwa seluruh anggota Korps Bhayangkara kepolisian resor (Polres) Malaka harus bersikap netral dan dilarang terlibat dalam politik praktis, berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kutip Rudy Ledo, penegesan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Irjen. Pol. Drs. Johanis Asadoma, S.IK., M.Hum. belum lama ini
“Polri juga tidak memilih atau dipilih, tidak melibatkan diri dalam berpolitik praktis dan pemilu dapat berjalan dengan aman,” katanya saat ditemui awak media diruang kerjanya jumat 26 mei 2023
Kapolres juga meminta masyarakat di kabupaten Malaka untuk turut memantau dan mentaati aturan yang berlaku karena Polri tidak dapat bekerja sendiri. Khususnya tokoh adat tokoh masyarakat, kelompok mahasiswa dan wartawan yang dinilai mampu menjaga dan mengawasi aturan pelaksanaan Pemilu yang ada di kabupaten Malaka
“Polri punya peran penting dalam pelaksanaan Pemilu 2024, Sebagai alat negara, tugas Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pemilu sehingga memastikan bahwa institusi Polri tidak akan terlibat dalam hal dipilih dan memilih,” ujar Kapolres Malaka AKBP Rudy Junus Jacob Ledo, SH.,SIK. Menyebutkan bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 14 Februari 2024.
Selain itu, tambahnya, Polri juga membantu dalam proses pengamanan serta pendistribusian surat dan kotak dalam kegiatan Pemilu sehingga dapat tiba di TPS dengan lengkap.
Kapolres Rudy Ledo juga membeberkan, potensi kerawanan dalam pemilu, yaitu politik identitas, politik uang, sabotase, serangan siber, propaganda, perselisihan hasil pemilu sehingga sebagai masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas dalam memilih pemimpin yang berkualitas dalam pesta demokrasi.
kembali menekankan bahwa institusi Polri khusnya personel polres Malaka dilarang berpolitik. Setiap anggota yang melanggar aturan akan memperoleh sanksi tegas
Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran tiap anggota Polri. Pungkas Rudy Ledo.
